Mataram, Satondapost.com - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPD GMNI NTB) menggelar dialog publik dengan teman "Polarisasi Agama Polarisasi Politik dan Sara Pada Pemilu Serentak 2024" berlangsung di Cafe Angkringan Gocuan, Kota Mataram-NTB, 20/6/2023.
Kegiatan ini dihadiri, Kedua Narasumber, sejumlah unsur Pimpinan Organisasi, baik Ketua Provinsi NTB serta jajarannya, Pimpinan Ketua organisasi kabupaten dan kota, dan sejumlah Mahasiswa di wilayah Kota Mataram.
Ketua GMNI NTB, Al Mukmin Betika menyampaikan terimakasih kepada kedua sejumlah narasumber dan para audies yang sempat hadir dan menyaksikan secara langsung kegiatan diselenggarakan oleh DPD GMNI NTB.
"Kami adakan dialog bublik untuk menjaga pemilu 2024 akan terjadi menentukan nasib kita untuk lima tahun kedepannya," ungkapan Al Mukmin Disapa Akrab Bung Al.
Lanjut Bung Al Mukmin, Polisisasi sara ini kami gugurkan karna akan memecahkan suku, ras, maupun agama, "Kita kedepankan politik sehat dan santun tidak memandang agama dan suku", ujar Ketua GMNI NTB.
Sambung Bung Al, Saya atas nama Ketua GMNI NTB mengajak seluruh masyarakat khususnya NTB ke depan di tahun 2024 menghadapi Pemilu serentak, "Kita pastikan suara kita tidak sia-sia dan dipastikan juga Pemilu 2024 akan berjalan dengan aman yang berintegritas, menjunjung tinggi terhadap perbedaan antara satu dengan yang lain," Ajak Bung Al.
Sementara, Narasumber I, Komisioner Bawaslu Provinsi NTB Hasan Basri mengatakan, hadirnya lembaga Bawaslu untuk mengawasi pemilu supaya berjalan aman dan lancar.
"Bawaslu hadir untuk mengawasi money politik, netralitas ASN dan larangan lainnya, dan Saat ini Bawaslu memiliki slogan yang sangat melekat, "bersama Bawaslu awasi pemilu, bersama pemilu tegakan keadilan," tuturnya.
Narasumber II, DR. Ihsan Hamid M.H yang merupakan Staf Pengajar Ilmu politik UIN Mataram menyampaikan, pengawalan pemilu harus secara bersama kita lakukan, bukan hanya Bawaslu saja, namu adik - adik Mahasiswa, teman-teman aktivis, teman-teman media dan stakeholder lain seperti kampus harus sama-sama mengawal demi terwujudnya demokrasi substansial secara prosedural.
"Selain itu, lembaga dan para intelektual harus bersama berperan menjadi agen yang mengkampanyekan untuk mitigasi antisipasi dan pencegahan dalam penggunaan media sosial secara baik," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, pada penggunaan media sosial diharapkan dapat mempergunakannya dengan baik dan bijak agar tidak terjadi persoalan - persoalan yang dapat memecah belah kita.
"Penggunaan media sosial yang tidak baik secara langsung dapat memproduksi berbagai macam persoalan-persoalan yang dapat menjadi benalu dari pemilu itu sendiri, polarisasi sara dan lainnya harus kita hindari," ajaknya.(SR)
