Dompu, Satondapost.com - Sekitar ratusan orang tenaga honorer kesehata yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorium Nakes Non ASN (FKHN) menggelar aksi jilid ll terkait dengan tidak masuk dalam pendataan perekrutan PPPK serang Kantor Dinkes, BKD dan Kantor Bupati Dompu.
Ketua FKHN. Eky Irawan, S. Kep. Ns, menyampaikan dalam orasinya aksi demonstrasi adalah aksi Jilid ll, dimana tujuan kami meminta kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Dompu untuk seluruh tenaga kesehatan honorer dan sukarela yang ada di 8 Puskesmas supaya masuk dalam pendataan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023. (22/9/2022)
Dimana selama ini kami sudah bertahun-tahun telah mengabdi bahkan ada yang 14 Tahun mengabdi menjadi tenaga sukarela. namun ada beberapa orang yang baru masuk kerja bahkan sudah mendapatkan SK Honda dan terdaftar dalam pendataan perekrutan PPPK.
Maka dari itu, "kami dari FKHN Kabupaten Dompu meminta kepada Pemda Dompu untuk memberikan kepastian untuk diusulkan dalam pendataan, baik honorer yang di SK melalui BLUD maupun SK Kapitasi, supaya kami bisa mendaftar dalam pendataan PPPK melalui website.
"Bila kami dari tenaga honorer kesehatan yang mendapatkan SK BLUD, Kapitasi dan Sukarela yang bertugas di RSUD, dan 8 Puskesmas di kabupaten Dompu tidak masuk dalam pendataan. Maka kami tenaga honorer kesehatan yang tergabung dalam FKHN akan melakukan aksi berjilid-jilid bahkan kami akan mogok kerja serentak."
Adapun tuntutan kami dari FKHN yaitu kami semua Nakes honorer harus masuk dalam pendataan perekrutan PPPK Tahun 2023, tuturnya Eky
Mewakili Bupati Dompu, Sektaris Daerah (Sekda) Gatot Gunawan PP SKm, M. MKes didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Maman, SKm. M. MKes dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Arif Munandar, M. Msi menemui massa aksi dan menjawab apa yang menjadi tuntutan FKHN,
Sekda Dompu bahwa surat edaran Kemenpan RB untuk pendataan untuk pegawai non ASN di tiap OPD, itu tidak ada batasannya. Semuanya bisa mendaftar dalam pendataan.
Sebagai bentuk perhatian Bupati Dompu dan BKD terhadap nasib tenaga honorer langsung di Jakarta Kantor KEMENPAN-RB meminta agar pegawai Non ASN baik digaji melalui dana Kapitasi maupun BLUD untuk dapat di akomodir, selain itu Bupati Dompu juga telah bersurat ke KEMENPAN-RB untuk memohon agar Pegawai No ASN di Kabupaten Dompu. Surat sudah di pada tanggal 12 September 2022.
Lanjutnya, bagi tenaga honorer kesehatan mulai hari ini silahkan untuk mengurus bahan-bahannya di tiap UPT tempat berkerjanya untuk di usulkan dalam pendataan, jelasnya Sekda Dompu dihadapan massa aksi FKHN. (Bondan)
