Mataram, Satondapost.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan diskusi publik dengan tema "Putusan Pemerintah atau harga Pasar, Apa Implikasinya.?". Diskusi Publik berlangsung di Caffe Sultan Food, Kota Mataram. Minggu, (25/09/22).
Narasumber I, Dr. Christianto, Eko, P, SH, MH. Dosen/Akademisi Unram mengatakan, Kenaikan BBM Subsidi Tidak lepas dari Inflasi Ekonomi dunia (Perang Russia Dan ukraina). Sehingga berdampak besar terhadap negara negara berkembang T
terutama Indonesia.
"Ditengah penguasaan modal Asing Kita harus berani bertindak," ungkapannya.
Sambungnya, Terutama soal kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, itu adalah langkah terakhir yang harus diambil agar Indonesia tidak menambah beban Hutang yang berujung pada kebangkrutan sebuah Negara.
"Kita tidak pengen Bangsa ini seperti negara Srilanka dan negara-negara lain yang tidak bisa menjamin kerlangsungan rakyatnya," ujarnya.
Pemateri Kedua II, Iskandar, S.Sos, M.A mengatakan, terkait kenaikan BBM saya belum melihat gerakan sosial oleh Cipayung melakukan gerakan yang terstruktur dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dengan kenaikan BBM yang mencekik masyarakat kecil.
"BLT hadir berdasarkan BJPS ketenagakerjaan padahal kita terdampak semua," ujarnya.
Sambungnya, Semuanya harus bergerak secara terstruktur sebagai bentuk kepedulian untuk mengawal berjalanya batuan terdampak kenaikan BBM ini.
"Kita benar-benar kajian secara normatif dalam kenaikan BBM ini," tuturnya.
Kita harus memberikan penekan kepada pemerintah Daerah untuk berpikir atas keadaan masyarakat serta keberlangsungan Pendidikan kita. ini merupakan problem untuk kita semua dan kita terdiskriminasi
"Pemerintah daerah tidak boleh abaikan hal ini," jelasnya.
Lanjutnya, Saya apresiasi DPD GMNI NTB mampu mengadakan diskusi publik ini sebagai bentuk kepedulian untuk masyarakat yang terdampak kenaikan BBM walaupun mereka ini tidak melakukan gerakan demonstrasi.
"DPD GMNI NTB hebat mampu mengambil adil berbeda dengan yang lainnya," tuturnya.
Sementara Pemateri III, Dirbinmas Polda NTB, Kombes Pol Dessy Ismail, S.I.K mengatakan, informasi yang diterima bahwa opsi kenaikan BBM itu adalah opsi yang tepat, kemudian pengalihkan subsidi BBM diberikan BLT dan BPJS Karena hitungan-hitungan Menteri Keuangan, sumberdaya alam dan lain-lainnya supaya keberlangsungan pemerintah bisa sampai presiden kita ada masalah sampai berakhir jabatannya.
"Kami akan kawal keberlangsungan pembagian BLT dan BPJS," pungkasnya.
Dalam agenda diskusi publik ini dihadiri sejumlah pemateri, pemateri I, Dr. Christianto, Eko, P, SH, MH. Dosen/Akademisi Unram, Pemateri II, Iskandar, S.Sos, M.A Ketua PD Pemuda Muhammadiyah kota Mataram, dan Materi III, Kombes Pol Dessy Ismail, S.I.K Dirbinmas Polda NTB dan sejumlah OKP Organisasi Nasional maupun Peguyuban. (Hendri).
