Bima, Satondapost.com - Sekolah Dasar Negeri Inpres Tololara bertempat di Desa Madawau, kecamatan Madapangga kabupaten Bima merupakan tempat belajar untuk para siswa dan siswi menjadi korban atas ulahnya oknum masyarakat yang sedang menjabat sebagai kepala Desa Madawau.
Syuryadin salah satu putra terbaik Desa Madawau mengatakan, melihat keberadaan dan kondisi semakin hari semakin terpuruk atas ulah oknum masyarakat yang mengklaim lahan bangunan sekolah yang sudah berdiri kokoh dari zaman sebelum saya lahir hingga sampai sekarang, kini harus menghadapi persoalan konyol, hingga mengorbankan para siswa dan siswi yang sekolah di SD Inpres Tololara, mereka akan kehilangan konsentrasi saat menerima proses belajar mengajar. (25/7/2022)
"Saya menilai bahwa Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE cengeng atas pengklaiman lahan bangunan sekolah yang digugat oleh oknum masyarakat bahwa lahan tersebut merupakan lahan warisan oknum tersebut," ujar Syuryadin yang menjabat sebagai Pimpinan Redaksi di salah satu media Online.
Menurut dia, jangan kerena lahan digugat oleh oknum hingga sarana dan prasarana sekolah diabaikan alias amburadul, perang pemerintah daerah mencerdaskan anak dimana tanggung jawab Bupati kabupaten Bima.
"Ia, saya mendesak Bupati kabupaten Bima segera menyelesaikan atas pengklaiman lahan sekolah dan anak bangsa sudah dimandatkan negara agar memberikan pendidikan yang layak sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku," kata Syuryadin disapa akrab Surya Ghempar.
Lebih lanjut Surya Ghempar, kalau persoalan itu berlarut-larut maka sulit siswa dan siswi mendapatkan belajar sesuai dengan cita-cita NKRI, Pasal Sekolah tersebut tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah untuk rehabilitasi gedung sekolah karena masalah pengklaiman tidak jelas dari Oknum tersebut.
"Ingat sekolah sebelum mendapatkan rehabilitasi dan sarana dan prasarana, namun sekarang tidak bisa mendapatkan lagi, kenapa itu baru muncul sekarang, padahal sekolah memiliki legalitas yang jelas dan mendapatkan anggaran dari Negara, buka sekolah ilegal," tutur Surya Ghempar di kenal pria humanis.
Surya Ghempar menegaskan, Bupati kabupaten Bima jangan diam diri dan pikirkan masa depan anak bangsa, janga diabaikan begitu saja, sehingga siswa dan siswi kehilangan tempat yang nyaman dalam proses belajar mengajar dan fasilitas sekolah merupakan mutu pendidikan yang harus diprioritaskan.
"Siswa dan siswi datang disekolah untuk belajar, bukan untuk saling merebutkan bangku maupun meja saking tidak adanya fasilitas sekolah," jelas Surya berprofesi sebagai pimpinan media.
Surya Ghempar menambah, sebelum muncul mosis ketidakpercayaan masyarakat kepada Bupati Bima, maka segera mengambil sikap untuk menyelamatkan keterpurukan pendidikan di daerah kabupaten Bima.
"Surya Ghempar berharap kepada memberikan solusi atas sengketan lahan sekolah agar siswa dan siswi mendapatkan belajar sesuai dengan visi-misi pendidikan di NKRI," pungkas mantan aktivis yang pernah dipenjarakan oleh Eksekutif lantaran memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Sementara, Orang Tua salah murid SD Inpres Tololara, Aswadin meminta Bupati Bima agar turun langsung di lapangan untuk melihat langsung kondisi sekolah seperti tidak memiliki penghuni.
"Anak-anak kami, mau jadi apa nantinya kalau dijadikan korban pendidikan seperti ini atas ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ucap Aswadin.
Media ini tetap upaya menghungi Bupati Bima untuk dikonfirmasi, hingga berita dipublikasikan. (Bondan)
