Dompu, Satondapost.com - Wakil Bupati (Wabup) Dompu H. Syahrul PARSAN, ST. MT, Sektaris daerah Gatot Gunawan PP SKM M. MKes, unsur Forkopimda, Staf Ahli dan Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, menghadiri peringatan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah yang ke-XXVI di ruang rapat Wabup, Senin (25/04/22). Momentum Hut OTDA yang diselenggarakan secara offline dan online via zoom meeting, mengangkat tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045” dipusatkan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Direktur Jendral Otonomi Daerah Drs. Akmal Malik, M.Si., dalam laporannya mengatakan yang melatar belakangi penyelenggaraan acara ini berdasarkan Kepres No. 11 Tahun 1996 tentang Otonomi Daerah.
Melanjutkan, dalam isi Kepres tersebut Pemerintah Pusat dan Daerah memperingati hari Otda setiap tanggal 25 April dan pada hari ini peringatan sudah berjalan selama 26 tahun, “Usia yang cukup dewasa untuk terus memacu semangat berotonomi daerah,” ujar Akmal Malik.
Kemudian menambahkan, puncak pelaksanaan hari Otonomi Daerah berakhir pada hari ini, dan sebelumnya Kemendagri sudah melaksanakan road show yang melibatkan asosiasi Pemerintah Propinsi, Kab/Kota dan DPRD Se Indonesia, membahas isu-isu penting daerah.
“Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, menuntaskan bersama dan mencarikan solusi tentang isu-isu hangat yang terjadi di daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang bersih dan transparan dan bebas dari Korupsi,” ungkapnya.
Kesempatan yang sama, Sekretaris Jendral Kemendagri, Dr. Drs. Suhajar Diantoro, yang menyampaikan arahan dari Menteri Dalam Negeri, menyampaikan tujuan diadakannya otonomi daerah, sejatinya agar daerah bisa mandiri secara ekonomi, memacu pemerataan dan pembangunan, maka dari itu Pemerintah Pusat memberikan sebagian kewenangannya pada Daerah.
“Otonomi Daerah pun membuahkan hasil, hal ini terbukti dengan percepatan pembangunan secara signifikan, tumbuhnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan naiknya kemampuan anggaran fiskal daerah,” tandasnya.
Kemudian, Kemendagri lewat Dirjen OTDA mengatakan banyak daerah dari 34 Propinsi Kabupaten/Kota Se Indonesia yang kemampuan fiskal PAD nya masih rendah dibawah 20% dan sebagian besar keuangannya masih bergantung Pemerintah Pusat melalui Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) .
“Kepada daerah yang kemampuan fiskalnya masih rendah, agar bisa mencari sumber-sumber pendapatan baru, agar kemampuan fiskal daerah bisa naik, sehingga tujuan otonomi daerah yang sesungguhnya tercapai” imbuh Mendagri yang sambutannya dibacakan oleh Suhajor Diantoro. (Bondan)
