Bima, Selama kurun waktu dua dekade pasca reformasi di Indonesia, kepemimpinan nasional selalu lahir dari kelompok elit. Pemerintahan nasional juga selalu di kuasai oleh kelompok yang lahir dari elit politik nasional. Secara dominan sektor ekonomi dan politik selalu dikuasai oleh aktor yang lahir dari kelompok elit politik. Sampai saat ini kekuasaan kelompok elit tersebut tidak tergantikan.
Dominasi kelompok partai elit inilah yang dipahami sebagai situasi yang selalu berbanding lurus dengan munculnya berbagai persoalan di hampir semua sektor, utamanya adalah diskriminasi pada sistem ekonomi dan biasnya demokrasi pada sistem politik. Ruang untuk kemunculan aktor baru yang lahir dari kelompok akar rumput selalu terhambat oleh sistem ekonomi dan sistem politik yang sengaja ditutup aksesnya oleh kelompok elit. Padahal, secara kuantitas dan kualitas kelompok akar rumput cukup dominan dibandingkan dengan kelompok elit politik.
Situasi yang berlangsung di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di kabupaten dan kota Bima tidaklah berbeda jauh dengan situasi nasional. Kepemimpinan sistem ekonomi dan sistem politik daerah juga didominasi oleh aktor yang lahir dari elit politik daerah.
Selaras dengan situasi nasional, kepemimpinan elit politik daerah tidak tergantikan sampai saat ini. Situasi seperti itulah yang dipahami sebagai situasi yang selalu berbanding lurus dengan keterpurukan daerah yang tidak bisa keluar dari rendahnya capaian pembangunan daerah.
Selama dominasi kepemimpinan daerah yang dilakoni oleh elit politik daerah kita mendapati sistem ekonomi yang sangat diskriminatif dan bergerak lambat, serta sistem politik yang terjal bagi partisipasi masyarakat akar rumput. Selama dominasi kepemimpinan elit politik daerah, kita tidak pernah menikmati tata kelola sektor pertanian yang menguntungkan bagi masyarakat bawah.
Padahal, sektor pertanian adalah sektor paling besar dan menjadi pilar utama bagi sistem perekonomian daerah. Selain itu, harapan besar digantungkan oleh rakyat kepada lembaga legeslatif, eksekutif dan yaudikatif terhadap perubahan menuju pembangunan daerah yang lebih baik. Kenyataannya, harapan besar itu terus tergantung tanpa ada kepastian yang jelas.
Saat ini saja fungsi legeslatif dalam menjalankan fungsi Budgeting (anggaran), Legeslasi (pembuat peraturan), dan fungsi kontrol berjalan hambar dan tanpa greget yang memiliki progres yang memadai. Lembaga eksekutif juga mendirec (mengawal) pemerintahan selalu berjalan ekslusif dengan hanya memenuhi hasrat kepentingan elit yang transaksional.
Lembaga yudikatif juga cenderung diskriminatif dan tebang pilih dalam penegakan hukum. Keterlibatan non govermen organisation (NGO) ormas dan berbagai elemen rakyat dalam mengawal keberlangsungan pemerintahan daerah cenderung terjebak dalam oreantasi transaksional dan pragmatisme kepentingan. Elemen masyarakat yang eksis dalam kancah dinamika pemerintahan daerah cenderung gampang menggadaikan kepentingan rakyat untuk kepentingan pragmatisme kelompok.
Untuk itu, tidak banyak hasil yang bisa menjawab rakyat kelas akar rumput selama elemen-elemen tersebut dinamika dalam perjalanan pemerintahan daerah.
Berdasarkan situasi di atas, maka Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) mengusung alat politik alternatif dalam bentuk “MEMBANGUN BLOK POLITIK ALTERNATIF” sebagai solusi dan pilihan pembeda dari alat politik yang selama ini berdinamika dan terbukti tidak mampu menghadirkan jawaban atas seluruh persolan rakyat.
Blok politik alternatif menjadi pembeda yang cukup jelas dibandingkan blok politik elit partai politik maupun elemen-elemen masyarakat lainnya yang transisional. Blok politik alternatif ini mengusung 4 (empat) platform yaitu:
(1) Anti Kapitalisme; (2) Tidak bersekutu dengan partai dan atau elit politik borjuasi; (3) ProDemokrasi dan (4) Perjuangan ekonomi dan politik adalah satu kesatuan.
Melalui empat platform tersebut, maka blok politik alternatif ini mengusung 4 (empat) pokok-pokok pekerjaan rakyat yang mendesak yaitu memperjuangkan hak-hak ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat.
Aktif dalam kerja-kerja solidaritas untuk perubahan nasib masyarakat.
Mengkampanyekan dan memperjuangkan sistem ekonomi politik yang adil, bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Terlibat dalam membangun dan mengkonsolidasikan organisasi-organisasi rakyat yang sesuai dengan arah perjuangan bersama. (KPR NTB-BIMA)
