Dompu, Satondapost.com - Setelah selesai melaksanakan konferensi KPR regional NTB ke-II yang di selenggarakan pada tanggal 2-4 Juli tahun 2021 di Kabupaten Dompu, Badan Pekerja Daerah (BPD) Kesatuan Perjuangan Rakyat ( KPR ) NTB melakukan aksi Deklarasi.
Ecko Mandolo selaku Koordinator BPD KPR NTB wilayah Dompu menilai kepemimpinan presiden Joko Widodo pada periode kedua juga tidak merubah keadaan nasional menjadi lebih baik. Justru keadaan nasional makin terjerumus pada kesenjangan di semua sektor yang makin dalam. Selain efek wabah Covid-19 yang menenggelamkan kesenjangan sosial, politik dan ekonomi yang makin dalam, juga akibat dari kegagalan nasional dalam mengeluarkan kebijakan strategis untuk menanggulangi efek dari krisis yang sudah berlangsung pada periode sebelumnya. (5/7/21)
Pada awal periode kedua, rakyat Indonesia dihadapkan dengan lahirnya regulasi yang makin mendiskriminasi kelas masyarakat menengah kebawah. Lahirnya UU Cipta Kerja yang sangat berpihak kepada investasi dan elit cukup menjadikan kondisi rakyat tercabik - cabik dalam keterpurukan yang makin dalam.
"Paraler dengan keadaan nasional, keadaan regional Nusa Tenggara Barat (NTB) juga melahirkan keterpurukan yang makin dalam bagi rakyat NTB. Hasil pilkada (Pilgub) terbaru tahun 2018 yang menghasilkan Dr. H. Zulkieflimansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah tidak membawa perubahan yang berarti dalam memperbaiki keterpurukan rakyat NTB,"
"Propinsi NTB tetap menjadi Propinsi yang terbelakang dari 34 Propinsi yang ada di Indonesia. Peringkat IPM NTB masih menempati urutan 29 dari 34 Propinsi. Selain itu, tengkat kemandirian fiskal daerah juga sangat jauh dari harapan. Kemampuan fiskal NTB masih ditopang oleh anggaran perimbangan dari pusat sebesar 64% sementara pendapatan asli daerah masih sangat kecil yaitu hanya sebesar 31% dan pendapat yang sah lainnya sebesar 4%. Indikator tersebut menunjukkan bahwa regional NTB masih belum bisa lebih baik."
Keterpurukan yang semakin dalam tersebut terjadi karena kekuasaan eksekutif dan legislatif nasional masih dibawah kendali alat politik yang dikuasai oleh elit politik borjuasi. Prodak yang dihasilkan oleh konstalasi sistem demokrasi nasional yang masih dilakoni oleh alat politik tunggal elit borjuasi. Ungkap Ecko Mandolo
Sementara pernyataan sikap Ketua dan Sekjend BPD KPR NTB Terpilih
(Hamid - Firdaus) juga menilai kegagalan dan keterpurukan yang dihasilkan oleh prodak politik kaum elit politik borjuis tersebut menunjukkan bahwa perbaikan dan perubahan nasional maupun regional NTB membutuhkan kehadiran kepemimpinan yang dilahirkan oleh alat politik alternatif selain alat politik yang dilakoni oleh elit politik borjuasi.
Kehadiran Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Nasional maupun regional NTB menunjukkan bahwa terdapat alat politik alternatif yang siap memberikan jalan keluar bagi persoalan nasional maupun regional NTB.
Melalui konferensi KPR regional NTB ke-II yang di selenggarakan pada tanggal 2-4 Juli tahun 2021 di Kabupaten Dompu mempertegas posisinya (standing potition) sebagai alat alternatif yang siap melahirkan program-program kerakyatan sebagai jalan keluar terhadap persolan nasional maupun regional NTB dari masalah yang berkepanjangan.
Konferensi KPR regional NTB ke-II menandai bunyinya lonceng kehadiran alat politik alternatif yang berpihak kepada rakyat yang akan menggagas dan memperjuangkan program kerakyatan sebagai solusi konkrit terhadap persoalan nasional maupun regional NTB yang tidak pernah usai di bawah kendal alat politik elit borjuasi.
Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka KPR NTB membuka ruang konsolidasi seluas-luasnya kepada seluruh elemen rakyat untuk berjuang bersama dalam memperbaiki dan menyelesaikan persoalan Nasional maupun regional NTB dengan memegang empat platform politik.
1. Anti kapitalisme,
2. Tidak bersekutu dengan partai dan atau elit politik borjuasi,
3. Pro demokrasi
4. Perjuangan ekonomi dan politik adalah satu kesatuan. Tutupnya pernyataan Sikap ketua dan Sekjend BPD KPR NTB Terpilih
(Hamid dan Firdaus), (BF84)
