Dompu, Satondapost.com - Kabupaten Dompu sampai saat ini telah menorehkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Guna mempertahankan Opini WTP pada LKPD berikutnya, Selasa (18/05/2021) Pukul 09.00 di ruang rapat Bupati, Wakil Bupati Dompu, H. Syahrul Parsan, ST. MT, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) aset lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu.
Rapat koordinasi dihadiri PJ. Sekda Dompu, Staf Ahli Bupati, Asisten Lingkup Setda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.
Dalam amanatnya di rakor ini, Wakil Bupati menyampaikan, aset dimasing-masing OPD, harus ditelusuri dan ditertibkan, baik yang sudah dialihkan maupun yang sudah dihapuskan, dan salah satu indikator penting dalam opini WTP adalah tatakelola aset yang sesuai ketentuan.
Kata Wakil Bupati, “penertiban aset harus segera dilakukan, baik aset dari Pemerintah Propinsi ataupun dari Pemerintah Pusat”, ditambahkannya, “pemanfaatan aset dimaskud agar sesuai dengan ketentuan”.
Dimomen yang sama, PJ. Sekda Dompu, H. Moh. Syaiun, SH.M.Si, mengungkapkan, “aset dimasing-masing OPD, diminta kepada pimpinan OPD untuk mengetahui secara jelas keberadaa aset dimaksud, baik itu kuantitas ataupun kualitasnya. Ditambahkannya, fokus rapat hari ini adalah mengetahui kondisi real aset pada masing-masing OPD.
Kemudian pria yang akrab disapa Aba Un ini, menandaskan, “aset daerah apapun kondisinya harus bisa dipertanggungjawabkan dan langkah-langkah tegas harus diambil setelah rapat ini untuk mengetahui kondisi visual aset dilapangan”.
Selanjutnya, Asdum H. Gaziamansyuri, guna mendapatkan data aset yang lebih akurat, Asisten Administrasi Umum (Asdum) Setda, Drs. H. Gaziamansyuri, M.AP, setelah dilakukan rapat ini, di waktu dekat akan dibentuk tim pengkoordinasian aset.
“Adapun anggota dari tim yang akan dibentuk nantinya adalah para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dan punya tugas memeriksa kondisi real aset”, tandasnya. (BF84)
