DOMPU, Satondapost.com - Menyambut hari buruh sedunia oleh Kesatuan Perjuangannya Rakyat (KPR), Fron Perjuangan Rakyat (FPR), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tergabung dalam Gerakan bersama rakyat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Dompu.
Orasi Korlap Gerakan bersama rakyat (GEBRAK) Faruk menyatakan banyak perbudakan oleh perusahaan terhadap buruh di indonesia karena gagalnya pemerintah memberikan perlindungan dan mengatur hak-hak buruh dalam uu Ketanaga kerjaan. (3/5/2021)
Sejak era reformasi sampai sekarang tak kurang-kurang kaum pemodal menggunakan kekuasaan untuk memberikan upah sangat minim. Maka di sisi inilah gagalnya negara memperjuangkan hak kaum buruh.
"Malah pemerintah Indonesia merancang Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan para investor asing untuk menekan hak kaum buruh, selain itu masih banyak hak kesejahteraan buruh tidak di penuhi oleh kaum pemodal."
Kebijakan dalam bentuk Undang-undang ataupun aturan pelaksanaan demokrasi adalah alat lunak yang diduga untuk menekan partisipasi politik rakyat,"
Kami gerakan bersama rakyat menyampaikan 11 tuntutan rakyat yaitu cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, laksanakan reforma agraria sejati, berikan upah layak nasional, hapus oustrocing dan berikan jaminan sosial untuk rakyat dan pekerjaan yang layak dan manusiawi terhadap pemuda.
Sahkan RUU PKS, stop perampasan tanah rakyat, hentikan intimidasi dan kekerasan terhadap gerakan rakyat. Serta berikan pendidikan untuk rakyat (Kesehatan, aminitrasi, pertanian, dll) yang berkualitas, segera tindak lanjut pembangunan Dam Kalogoa dan Madanduru Didesa Saneo. Orasinya
Anggota DPRD Dompu Muhammad Iksan, S. Sos menyapaikan mendukung penuh dan akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD dari 11 tuntutan Gerakan bersama rakyat baik issu nasional maupun daerah, dari 11 tuntutan kami kami akan menindak lanjut. Terasnya Muhammad Iksan (BF84)
