DOMPU, Satondapost.com - Bupati dan Wakil Bupati Dompu, Kader Jaelani dan H. Syahrul Parsan, ST. MT, bersilaturahim dengan seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu. Silaturahim dimaksud diprogramkan dalam kegiatan rapat koordinasi (rakor) kepegawaian, Jum'at (07/05/2021) di Aula Pendopo Bupati Dompu, pukul 13.30 Wita.
Hadir dalam rakor ini PJ. Sekda Dompu, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD atau Sekertaris Dinas (Sekdis) masing-masing OPD dan Kepala Bagian (Kabag) lingkup Setda.
Dalam rakor dimaksud masing-masing Pimpinan OPD saling memberikan masukan guna mewujudkan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang lebih baik dan lebih maju lagi kedepannya.
Dimomen ini, Asisten Administrasi Umum (Asdum) Setda, Drs. H. Gaziamansyuri, M.AP, mengemukakan bahwa kedepannya hanya dikenal 2 jenis pegawai yaitu ASN dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ditambahkannya, ASN dan P3K akan direkrut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bertindak sebagai panitia penyelanggara.
Kemudian Asdum menjelaskan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB) kinerja para pegawai kita belum begitu baik.
Kata Asdum, "peningkatan kinerja dan kedisiplinan ASN dan TKD menjadi tanggungjawab pimpinan OPD".
Kemudian, dalam kesempatan yang sama, PJ. Sekda, H. Moh. Syaiun, SH.M.Si, mengatakan, peningkatan kedisiplinan dan kinerja ASN dan TKD menjadi tanggungjawab bersama dari kita semua, pimpinan OPD maupun Kepala Bagian dilingkup Pemda Dompu.
Lebih lanjut PJ. Sekda yang akrab disapa Aba Un ini, meminta semua ASN dan TKD untuk mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya untuk kemajuan dan perubahan Bumi Nggahi Rawi Pahu yang lebih baik kedepannya.
"Tugas utama dari para Aparatur Sipil Negara adalah untuk melayani masyarakat bukan untuk dilayani", tandas Aba Un.
Selanjutnya Wabup H. Syahrul Parsan mengungkapkan, "Peningkatan Kinerja dan disiplin ASN menjadi tanggungjawab dari masing-masing Pimpinan OPD dan Kepala Bagian, sedang Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengawasnya".
"Agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih baik dan maksimal, penerapan E-Kinerja dan E-Badgeting perlu dilakukan", imbuhnya. (BF84)
