• Jelajahi

    Copyright © Satonda post
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Iklan

    Pemda Kabupaten Dompu Melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama KPK

    Satonda
    Rabu, 21 April 2021, April 21, 2021 WIB Last Updated 2021-04-21T07:17:48Z
    DOMPU, Satondapost.com - Pemda Dompu melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rakor dimaksud berlangsung, Senin (21/04/2021) di Ruang Rapat Bupati Dompu pukul 09.30 Wita. 

    Hadir dalam rakor ini, Bupati, Wakil Bupati, Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah V-KPK Republik Indonesia, Ismail Hindersah, Ramdhani Ma'ruf dan Fadli, Sekretariat Daerah, Pejabat Eselon II dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah. 

    Bupati Kader Jaelani dalam momen ini mengungkapkan bahwa Rakor yang berlangsung untuk memperkuat semangat dalam menjalankan program pemberantasan korupsi. 

    "Kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi", ungkapnya.

    Selanjutnya Bupati melaporkan kepada KPK, di tahun 2020 progres capaian Kabupaten Dompu berada pada zona hijau dengan progres renaksi 76,75%, mengalami penurunan 2,25% dari capaian 2019 dan saat ini  berada pada urutan ketujuh Se Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

    "Untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, tandas Bupati."

    Akhir dari penyampaiannya Bupati ingatkan jajarannya, agar profesional dan berintegritas, karena dengan hal tersebut upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan.

    Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah V Nusa Tenggara Barat, Ismail Hindersah, dalam momen ini menyampaikan bahwa kehadirannya, agar terlaksana tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan. 

    "Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi PAD dan manajeman aset menjadi titik fokus yang harus diperhatikan Pemda", ungkapnya."

    Kemudian disampaikannya, hal penting tersebut tercantum dalam delapan aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Moh. Syaiun, SH.M.Si, mengungkapkan penting terciptanya tatakelo pemerintahan yang baik. "Tatakelola pemerintahan yang baik dapat mencegah dari berbagai bentuk penyimpangan", ungkapnya." (BF84)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini