DOMPU, Satondapost.com - Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu NTB, Sahlan mengaku sangat tersinggung atas draf undangan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh pihak Pemprov NTB saat kegiatan rapat bersama sekda dan Kabag Protokol Humas Setda Dompu di Kota Mataram beberapa hari lalu.
Dimana dalam draf undangan yang telah disusun oleh pihak Pemprov NTB sendiri bahwa hanya terdapat 22 nama pejabat saja yang akan menghadiri kegiatan pelantikan di gedung Graha Bhakti Pemprov NTB yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 mendatang. (10/2/2021)
Sederet nama pejabat Pemda Dompu yang menjadi sorotan tajam Sekjen DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu tersebut diantaranya yakni Sekwan, Asisten 1, Kabag Pemerintahan, Kabag Umum dan Kabag Protokol Setda Dompu.
Dari jabatan diatas, menurut Sahlan sangat tidak penting untuk menghadiri kegiatan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dompu terpilih di Kota Mataram karena kelima pejabat Pemda Dompu itu bisa diwakili oleh Sekda Dompu saja dan tidak penting mereka harus hadir yang ujungnya akan menghabiskan anggaran negara saja.
Sementara tiga Partai Pengusung yakni Partai Gerindra, Nasdem dan Partai Hanura sebagai pemenang Pemilukada di Kabupaten Dompu justeru tidak masuk dalam draf undangan pelantikan tersebut.
"Saya sebagai sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu merasa sangat tersinggung dengan draf undangan yang akan hadir di Kota Mataram untuk menghadiri acara pelantikan bupati dan wakil Bupati terpilih nantinya, sementara kami selaku partai pengusung pemenang Pemilukada Kabupaten Dompu sama sekali tidak tercantum padahal parpol pengusung itu sangat penting kehadirannya dalam kegiatan pelantikan tersebut. Ini menyangkut nama baik dan Marwah parpol pengusung saja," kata Sahlan dengan tegasnya. Saat ditemui oleh awak mediadi sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu Rabu sekitar pukul 11.20 Wita.
Untuk itu Sekjen DPD Partai Nasdem Kabupaten Dompu meminta dengan tegas kepada pihak Pemprov NTB agar segera merevisi kembali draf tamu undangan tersebut sebelum kegiatan pelantikan ini terjadi karena ini dinilai sangat rancu dan terkesan akan menimbulkan polemik.
"Apa sih untungnya kelima pejabat ini menghadiri pelantikan bupati dan wakil Bupati di gedung Graha Bhakti Pemprov NTB, padahal ada sekda yang bisa mewakili kegiatan itu. Ini sama hal nya menghabisi Anggaran daerah aja. Pemprov NTB harus segera merevisi kembali draf undangan tersebut sebelum hari H kegiatan. Pemprov harus menghargai parpol pengusung,"pinta Sahlan.
Terkait Persoalan itu, Sekda Kabupaten Dompu, Drs.H.Muhibuddin, M.Si yang dikonfirmasi tiga media diruang kerjanya Rabu (10/02) sekitar pukul 13.30 wita mengaku draf undangan pelantikan itu dibuat dan disusun langsung oleh pihak Pemprov NTB dan bukan Pemda Dompu. Terkait munculnya lima nama pejabat yang akan menghadiri kegiatan Pelantikan itu bukan menjadi keputusan Pemda Dompu karena itu menjadi keputusan pihak Pemprov saat kegiatan rapat bersama sekda dan kabagh humas SE NTB di Kota Mataram beberapa hari lalu.
"Munculnya sederet nama pejabat eksekutif yang akan menghadiri pelantikan itu bukan menjadi wewenang kami, itu tanggung jawab Pemprov yang menyusunnya,"jelas Sekda.
Sekda juga mengaku bahwa pihaknya telah komunikasikan kembali ke pihak Pemprov NTB terkait tidak masuknya tiga nama parpol pengusung sebagai tamu undangan pada kegiatan pelantikan bupati dan wakil Bupati Dompu, sementara yang berhak untuk merevisi draf undangan itu hanyalah pihak Pemprov NTB saja dan bukan dari Pemda Dompu.
"Yang jelas kami sudah menghubungi pihak Pemprov NTB untuk merevisi kembali draf undangan yang akan menghadiri kegiatan Pelantikan Pemerintahan daerah tersebut,"aku Sekda.
Sementara mengenai apakah akan ada rapat lanjutan lagi untuk menindaklanjuti draf undangan tersebut dan penetapan hari H Pelantikan sejumlah Pemerintah Daerah di NTB ini ? Sekda mengaku tidak akan ada lagi rapat selanjutnya karena pada kegiatan rapat bersama di Kota Mataram beberapa hari lalu sudah menetapkan akan dilakukan Pelantikan pada tanggal 17 Februari 2021 jika surat keputusan dari Mendagri sudah cepat sampai ke Pemprov NTB nantinya.
"Kita masih menunggu kepastian dulu kedatangan SK dari Mendagri baru ada kepastian apakah Bupati-Wakil terpilih yang telah menyelenggarakan pilkada serentak di NTB ini akan dilaksanakan Pelantikan sesuai jadwal yang ditetapkan tersebut atau ditunda, itu semua tergantung SK dari Mendagri saja,"tandas Sekda.(BF84)
